Sosialisasi Pemutakhiran Data Berbasis SDGs Desa dan Sinergitas Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Dana Desa

Sosialisasi Pemutakhiran Data Berbasis SDGs Desa dan Sinergitas Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Dana Desa

LAMPUNG TIMUR (dayadesainstitute.com) – Rakoord Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Lampung Timur yang diwakili oleh koordinator pendamping desa tingkat kecamatan bersama Dinas PMD dan dihadiri oleh Tenaga Ahli PPM P3MD Provinsi Lampung, Tito, beserta seluruh ketua APDESI se-Kabupaten Lampung Timur, digelar dengan tertib di Balaidesa Braja Asri, Kecamatan Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada Rabu, 10 Maret 2021.

Pengantar rakoord disampaikan oleh Koordinator Tenaga Ahli P3MD Lampung Timur, Riza Allatif, S.Sos. yang menyatakan bahwa agenda rakoord seperti ini sebaiknya dibuat rutin per 3 atau 4 bulan sekali mengingat pendamping desa pasti menggelar rakoord disetiap bulan.

“Perlu diagendakan rutin agar komunikasi antara pendamping, kepala desa, dan Dinas PMD berjalan baik. Perlu diperhatikan bahwa dinamisasi kegiatan dan penganggaran APBDes  2021 masih sangat mungkin seperti tahun 2020, oleh sebab itu jangan tabu untuk lakukan perubahan-perubahan demi menuju perbaikan kegiatan desa sesuai regulasi yang ada,” tutur Riza Allatif.

Selanjutnya dalam sambutan pembukaan acara rakoord, Kepala Dinas PMD Kabupaten Lampung Timur, Yudi Irawan, S.Sos.,M.Si. menyampaikan beberapa hal terkait pengelolaan dana desa Tahun 2021 dan evaluasi Tahun Anggaran 2020.
“Dalam pengelolaan dana desa harus terjadi sinergi antara Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam hal ini Dinas PMD, pendamping desa, dan kepala desa. Kepala desa harus mengetahui APBDes secara rinci dan detil, jangan sepenuhnya menyerahkan kepada perangkatnya tanpa mengetahui arah pengeluaran dana desa,” ujar Yudi.

Kadis PMD juga mengingatkan desa agar sangat hati-hati dalam penyaluran BLT Dana Desa.

“Jika permasalahan BLT karena tidak disalurkan maka ini benar-benar akan membuat masalah besar karena tidak ada obatnya. Sangat berbeda jika itu permasalahan selain BLT seperti fisik yang relatif lebih mudah diselesaikan,” papar Yudi sambil mengingatkan pentingnya desa mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Dari sisi transparansi pengelolaan Dana Desa, Muhdori, selaku TA PED P3MD Lampung Timur, menyampaikan terkait validnya data di laman sid dan penyaluran dana BLT.

“Data dari SIPEDE yang selanjutnya diupload di SID harus terverifikasi dan divalidasi dengan tepat sebelum dilaporkan, mengingat data laman sid dapat diakses oleh semua pihak. Kita lakukan validasi dahulu agar tidak terjadi kesalahlahaman antara data di sid dengan kondisi riil lapangan,” ujar Muhdori.

Sementara Arif Suhaimi, selaku TA PSD P3MD, mensosialisaaikan terkait pemutakhiran data SDGs.

“Informasi yang harus segera ditindaklanjuti saat ini adalah program pendataan  IDM dan SDGs. Pemutakhiran data IDM berbasis SDGs adalah program nasional yang harus dilaksanakan.  Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022 harus berpedoman dan berbasis data. Oleh sebab itu, baik kades maupun pendamping harua mengawal pemutakhiran data ini dari perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaannya. Begitu juga dengan dinas PMD maupun bappeda, harus memberi dukungan penuh terhadap program ini,” pungkas Arif Suhaimi. || Aris/r-1.

Rakoord TPP, Dinas PMD, dan Ketua Forum Kades Lampung Timur
m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *