Camat Batanghari: Desa Belum Bisa Akses Semua Data JPS

RAPAT KOORDINASI KECAMATAN BATANGHARI
BATANGHARI LAMTIM (dayadesainstitute.com) || Dalam agenda rapat koordinasi perdana forkopincam Kecamatan Batanghari Tahun 2021 yang dihadiri oleh camat, polsek, koramil, para kepala uptd, pendamping desa, dan  kepala desa Se-Kecamatan Batanghari pada Senin 18 Januari 2021 di Aula Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, camat Kecamatan Batanghari, Rohiman, S.IP. menyoroti soal pentingnya koordinasi dari berbagai pihak agar semua program dan kegiatan Tahun 2021 berjalan sesuai rencana dan dilaksanakan dengan efektif.

“Semua pihak harus dapat kerjasama dengan baik, meningkatkan komunikasi dan koordinasi sesuai dengan tingkatannya. Saat ini kondisi penyebaran Covid-19 di Lampung Timur masih menunjukkan tingkat penularan yang tidak bagus, gugus tugas dan UPTD Puskesmas harus saling koordinasi sehingga data dan langkah-langkah penanganan bisa cepat dilakukan. UPTD Puskemas dapat memaksimalkan fungsi bidan desa yang ada di setiap desa untuk selalu berkoordinasi langsung dengan kepala desa selaku ketua gugus tugas Covid-19 agar tidak terlalu panjang jalur birokrasinya sehingga semua informasi tidak hanya didapat melalui camat,” ujar Rohiman.

Saat Koordinator Kecamatan (Korcam) Tenaga Pendamping Profesional, Aris Hadianto, S.Pd. menyampaikan keluhan tentang minimnya informasi soal data JPS  (Jaring Pengaman Sosial) yang seharusnya dapat diakses saat ini berkaitan kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai/KPM BLT, Rohiman menyatakan bahwa hingga saat ini memang belum mendapatkan informasi data secara lengkap.

“Seharusnya memang harus segera bisa diakses dengan akurat mengingat saat ini desa sedang dalam proses penyusunan APBDes Tahun 2021 dan harus menggelar musyawarah desa yang salah satunya adalah untuk menetapkan jumlah KPM BLT DD. Untuk data JPS, seperti PKH, BPNT, BST, sudah bisa kita dapatkan datanya, tetapi untuk penerima JPS  Kartu Pra Kerja dan UMKM sampai saat ini memang belum ada. Kami sudah koordinasi dengan beberapa pihak di kabupaten, tetapi belum mendapatkan jawaban pasti, mudah-mudahan tidak lama lagi. Mulai hari ini juga kami akan terus memonitor,” ujar Rohiman.

Menurut Supriono, Kepala Desa Selorejo, data JPS melalui Kartu Prakerja dan UMKM memang menjadi kendala di desa pada saat mendata dan memverifikasi KPM BLT DD.

“Dua data JPS itu susah kami akses. Salah satu sebabnya adalah pendataan dan penyaluran bantuan ini dilakukan secara online dan tanpa konfirmasi terhadap pemerintahan desa, baik waktu mendaftar maupun saat sudah pencairan. Kami sangat berharap ini dikoordinasikan dan segera dibagikan informasinya ke desa agar tidak ada permasalahan di kemudian hari,” ujar Supri.

Hasil rakoord yang dimoderatori oleh Kasi PMD, Ahmad Sabur, S.IP. ini diharapkan oleh semua pihak agar dapat menjadi rekomendasi penting bagi berbagai pihak terkait untuk turut menyukseskan program nasional pencegahan dan penanganan Covid-19 dan juga terkait pemulihan ekonomi masyarakat desa.

Menyikapi hal tersebut, Syahril Daud, SP., M.Si., selaku pengawas di Lembaga Daya Desa Institute, yang juga merupakan pengamat ekonomi tingkat nasional dan salah satu dosen di Universitas Bandar Lampung (UBL) serta selalu konsen dalam mensosialisasikan pengembangan ekonomi perdesaan, menyatakan sangat disayangkan jika program JPS BLT Dana Desa harus tidak tepat sasaran hanya karena kurangnya koordinasi atau respons dari pihak terkait.

“Ini kendala yang semestinya tidak perlu terjadi. JPS terkait covid-19 sangat banyak jenisnya, bukan hanya PKH, BST, dan BPNT, ada juga Kartu Prakerja dan Bantuan UMKM. Bahkan sebetulnya juga tidak hanya itu, masih ada bantuan lain terkait Covid-19 seperti BSU dan subsidi listrik yang juga merupakan bantuan dari pemerintah dan bisa dikategorikan sebagai JPS. Para pihak terkait harus turut mensukseskan program prioritas BLT Dana Desa, minimal turut memudahkan desa dalam mengakses data. Data JPS ini adalah pisau ukur dalam memverifikasi KPM BLT DD, kalau pisaunya disimpan atau tumpul maka dapat dipastikan pelaksanaannya nanti tidak tepat sasaran. Akan terjadi dobel atau penumpukan bantuan, sementara di sisi lain ada program prioritas yang terpaksa tidak dapat direalisasikan karena kekurangan anggaran,” pungkas Syahril Daud. || R-1 / ARIS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *