BUMDes: “Buruh Migran Itu Masalah Sekaligus Potensi Usaha Untung Besar”

BUMDes: “Buruh Migran Itu Masalah Sekaligus Potensi Usaha Untung Besar”

LAMPUNG TIMUR (BATANGHARI) || Lembaga Daya Desa Mandiri – Daya Desa Institute, yang berkomitmen untuk mendukung seluruh program pemberdayaan masyarakat desa dengan fokus  membangun manusianya, bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Lampung Timur melalui Kecamatan Batanghari menggelar Diskusi  Publik di Kantor Daya Desa Institute Desa Bumimas, Batanghari, pada Sabtu 16 Januari 2021.

Diskusi yang bertema “Pemberdayaan dan Perlindungan Buruh Migran dengan Perluasan Lapangan Pekerjaan” ini diikuti oleh camat beserta staf, kepala desa, sekretaris desa, pengurus BUMDes, pengurus Posyantekdes, komunitas desa, TPP,  dari tingkat TA, PD, hingga PLD yang ada di wilayah Kecamatan Batanghari ditambah pendamping desa dari Kecamatan Bandar Sri Bawono dan Metro Kibang.

Sifa Aini, Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Lampung didampingi Bapak Eko, Bidang Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Lampung, Ibu Helda dari Dinas PMD Provinsi Lampung, Ibu Sulasih selaku pengamat BUMDes, dan Muhdori, SE bertindak sebagai narasumber terkait tema diskusi.

Sifa Aini mengawali acara diskusi dengan sosialisasi program-program terkait tenaga kerja migran, baik di tingkat provinsi maupun kementerian atau pusat.

“Ada program-program yang bisa kita akses pemanfaatannya dan saya yakin dapat menjawab kebutuhan terkait buruh migran di desa. Perlu diketahui juga bahwa ada kesepakatan atau MoU Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa terkait persoalan pemberdayaan buruh migran. Berbagai program bantuan juga bisa kita akses, dari bantuan dana permodalam, pengadaan alat, maupun berupa program pelatihan untuk peningkatan kapasitas berbagai pihak,” ujar Sifa.

Sementara Helda dari Dinas PMD Provinsi Lampung menjelaskan bentuk-bentuk program atau kegiatan yang bisa dikerjasamakan oleh para buruh migran dan bisa dikelola melalui BUMDes.

“Ini perlu pendampingan untuk mengawal realisasi program ini. Tenaga pendamping profesional dapat memberikan kontribusi besar.  Kami informasikan bahwa program di Kementerian Desa PDTT salah satunya berbentuk bantuan dana sebesar Rp. 50 juta untuk kegiatan usaha yang melalui BUMDes. Selain itu juga dapat diusulkan revitalisasi pasar desa, bagi desa yang memiliki aset pasar desa. Ini tinggal bagaimana desa menyambut program ini dengan kesiapan, baik perangkat maupun BUMDesnya,” papar Helda.

Dalam sambutannya, Camat Kecamatan Batanghari, Rohiman,S.IP., menyatakan  sangat mengapresiasi kegiatan diskusi ini dan antusias menyambut program-program dari pusat tersebut.

“Kami sangat berterima kasih atas kedatangan para narasumber dari provinsi yang membawa berbagai informasi penting terkait buruh migran. Desa seharusnya menyikapi ini dengan penuh semangat agar menambah perluasan pembangunan desa yang bisa terwujud dari berbagai sumber pendanaan dan hasil kreatifitas,” ujar Rohiman.

Sementara Muhdori, SE., selaku tenaga ahli P3MD Lamtim di bidang BUMDes, lebih menekankan pada kesigapan pemerintah desa dalam menyikapi peluang-peluang yang ada, terutama untuk BUMDes.

“Semua peluang harus kita tangkap. Pengurus BUMDes harus memiliki cara pandang seorang wira usaha. Bahkan, jika di depan kita itu berupa masalah, itu pun harus kita sikapi secara positif. Sebab, setiap masalah yang terjadi, di mata dan di tangan orang yang berpikir positif maka masalah tersebut dapat diubah menjadi sebuah potensi,” ujar Muhdori.

Diskusi berjalan dengan sangat dinamis dan terjadi dialog dua arah yang menarik dan penuh dengan wawasan.

Aris Hadianto, Ketua Daya Desa Institute dan juga Koordinator Kecamatan TPP Batanghari, yang bertindak sebagai pembawa acara dan sekaligus moderator diskusi, menggiring diskusi dalam suasana santai tapi serius serta mengatur acara diskusi dengan memberikan kesempatan bagi peserta yang hadir untuk mengungkapkan segala pemikirannya, baik masalah atau kendala yang dihadapi maupun beragam ide solutif yang ditawarkan untuk dapat dikerjasamakan.

Dari diskusi di dapat beberapa kesimpulan terkait program pemberdayaan dan perlindungan buruh migran, salah satunya adalah pentingnya pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya di bidang perlindungan buruh migran, terutama dalam pendataan dan kepastian keamanan para buruh migran.

Jenis kegiatan dari peserta yang didiskusikan, baik yang sudah dijalankan maupun yang baru direncanakan:

1. Pelatihan Wirausaha dan Permodalan, Perlindungan Buruh Migran Berbasis Komunitas,  Pembuatan Peraturan Desa tentang Protokol Buruh Migran. (Tumari/Kades Buana Sakti)

2. Rumah Produksi untuk Pusat Distribusi Hasil Industri UMKM Seluruh Masyarakat Desa. (Subowo/Kades Balekencono dan Ajip/Kepala Unit BUMDes)

3. Wisata Onthel Dunia Tani, Wisata Hidroponik, Pengelolaan Usaha Modal Investasi Buruh Migran (Yogha/Kades Bumimas, Yudi/Ketua Gasela, dan Aziz/Ketua Posyantekdes)

4. Permodalan UMKM dan Penerapan Penyaluran Buruh Migran Melalui Desa (Yatino/Kades Sumberagung dan Supardi/Sekdes)

5. Permodalan Usaha Eks Buruh Migran dan Penerapan Penyaluran Buruh Migran Melalui Desa (Supriono/Kades Selorejo)

6. Pembentukan BUMDes Bersama dan Unit Usaha Penyaluran Buruh Migran, Pelatihan Perlindungan Buruh Migran (Seluruh peserta dari unsur desa).

7. Wisata Kebun Jeruk Investasi Buruh Migran Aktif (Hasan/PD Metro Kibang).

8. Pengelolaan Pasar Desa dan Lapangan Desa melalui BUMDes (Zaenuri/PD Sribawono).

Di sesi akhir diskusi, Eko, selaku satgas dan aparat yang membidangi penempatan tenaga kerja luar negeri Dinas Ketenagakerjaan, berpesan agar pemerintah desa benar-benar melindungi warganya yang akan bekerja ke luar negeri dengan memastikan dilakukannya pendataan secara benar dan kepastian keamanan dari penempatan hingga pulang ke desanya kembali.

“Pemerintah desa memiliki tugas dan kewenangan dalam proses berangkatnya tenaga kerja luar negeri. Jangan sampai warga kita dirugikan oleh para sponsor maupun perusahaan yang banyak mengeruk keuntungan sepihak dengan memanfaatkan ketidaktahuan serta besarnya keinginan bekerja di luar negeri. Untuk lebih jelasnya, silakan baca kewenangan desa terkait perlindungan buruh migran di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Desa seharusnya dapat berperan aktif, bahkan selain untuk perlindungan bisa dijadikan penghasilan jika diatur dalam perdes dan dikelola oleh BUMDes atau BUMDes bersama. Kami siap membantu dan memfasilitasi jika desa hendak menerapkan hal ini secara serius,” pungkas Eko. || R-1 / ARIS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *