Desa-Desa di Batanghari Gelar Musdes Pertanggungjawaban BUMDes

Desa-Desa di Batanghari Gelar Musdes Pertanggungjawaban BUMDes

Serah terima pengurus BUMDes pada Musdes Reorganisasi Desa Banjarrejo
BATANGHARI (dayadesainstitute.com) Secara maraton, desa-desa di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur,  dimulai dari Desember 2020, satu persatu selesai menggelar musyawarah desa (musdes) pertanggungjawaban BUMDes yang juga dirangkai dengan agenda reorganisasi pengurus BUMDes demi menegakkan implementasi Permendes PDTT No. 4 Tahun 2015 yang mengatur terkait BUMDes dan AD ART yang rata-rata sudah habis masa bakti pengurus BUMDes.

Penyelenggaraan musdes ini merupakan rangkaian kegiatan yang diagendakan, didorong, dan turut difasilitasi oleh Tim Penyehatan BUMDes.

Untuk diketahui,  pemerintah desa di Kecamatan Batanghari pada APBDes Tahun 2020 menganggarkan kegiatan untuk peningkatan kapasitas BUMDes. Kegiatan tersebut didesain dalam rangkaian panjang yang direalisasikan tahap demi tahap dengan tujuan penyehatan BUMDes.

Menurut Aris Hadianto, selaku pendamping desa di Kecamatan Batanghari, rangkaian kegiatan itu bertujuan untuk  memastikan BUMDes dalam kondisi sehat, baik dari sisi kelembagaan maupun adminstrasi dan keuangan, untuk menyambut dan menyukseskan prioritas kegiatan penggunaan dana desa Tahun 2021.

“Rangkaian kegiatan diawali dengan menggelar Musyawarah Pembentukan Tim Penyehatan BUMDes yang terdiri dari masyarakat yang dipilih berdasarkan kapasitasnya dalam menyikapi kondisi BUMDes di desanya dan berjumlah lima orang. Untuk memastikan tim memahami dan efektif dalam pelaksanaan penyehatan maka selanjutnya digelar pelatihan atau peningkatan kapasitas tim dengan agenda tunggal, yaitu pembekalan Tim Penyehatan BUMDes. Seusai dibekali dengan berbagai materi maka tim membuat dan mulai melaksanaan RKTL Tim Penyehatan BUMDes yang meliputi identifikasi kondisi BUMDes, baik kelembagaan maupun administrasi, melakukan input data hasil identifikasi dalam formulir indikator, membuat analisa hasil identifikasi, koordinasi dan  diskusi intrnsif bersama pengurus BUMDes, kepala desa  dan perangkat serta BPD. Hasilnya adalah rekomendasi dari tim penyehatan tentang pelaksanaan musdes pertanggungjawaban maupun reorganisasi. Bagi desa atau BUMDes yang sudah melakukan reorganisasi maka dilanjutkan dengan menggelar BIMTEK Laporan Keuangan BUMDes dan pendalaman regulasi serta tupoksi yang diikuti  oleh pengurus baru terpilih. Jika hasil dari musdes menyatakan BUMDes dalam status bermasalah maka yang dilakukan adalah rangkaian kegiatan penanganan masalah hingga tuntas,”  papar Aris.

Menurut Camat Kecamatan Batanghari, Rohiman, S.IP. , Musdes Pertanggungjawaban BUMDes memang harus digelar mengingat desa harus juga menyusun APBDes yang salah satunya adalah mengisi sumber pendapatan desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berasal dari perhitungan persentase SHU BUMDes.

“Seharusnya dilaksanakan setiap tahun, bahkan dua kali dalam setahun sesuai permendes. Saat ini, BUMDes merupakan salah satu fokus perhatian pemerintah, dari pusat hingga ke daerah, terkait revitalisasi BUMDes dan program-program pemulihan ekonomi ditengah wabah dan pasca wabah Covid-19. Sangat tepat jika pemulihan ekonomi dilakukan melalui BUMDes. Untuk mencapai itu pastinya BUMDes harus dalam kondisi sehat sehingga mampu menambah upaya pemenuhan  kebutuhan masyarakat,” pungkas Rohiman. || R-1/ARIS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *