Gubernur Lampung: Dana Desa 2021 untuk Pencapaian SDGs

Gubernur Lampung: Dana Desa 2021 untuk Pencapaian SDGs

BANDAR LAMPUNG (dayadesainstitute.com) “Untuk tahun 2021 kebijakan pengelolaan Dana Desa dilaksanakan dengan model pembangunan nasional yang berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan atau SDG’s (Sustainable Development Goals). Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 menegaskan bahwa dana desa tahun anggaran 2021 diprioritaskan untuk pencapaian SDG’s Desa yang mengukur seluruh aspek pembangunan, sehingga mampu mewujudkan perkembangan manusia seutuhnya. Tujuannya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” papar Kepala Dinas PMDT  Provinsi Lampung, Zaidirina, mewakili sambutan Gubernur Lampung saat membuka acara Sosialisasi Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 pada Minggu, 6 Desember 2020 di Hotel Horison Bandar Lampung.

Selanjutnya Zaidirina menjelaskan bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Lampung telah menyampaikan surat kepada Bupati se-Provinsi Lampung untuk segera menerbitkan Peraturan Bupati terkait Pengelolaan APBDes dan Dana Desa serta melakukan penyelarasan program Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Desa.

Adapun beberapa program prioritas yang perlu penyelarasan antara lain sebagai berikut:

1.  Program Desa Berjaya
a.  Program Pengentasan Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal.
b.  Program Smart Village termasuk didalamnya Pengembangan Sistem Administrasi Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Ekonomi melalui BUMDES Bersama dan Inkubasi Desa sebagai wadah pengembangan kapasitas aparatur desa.
c.  Program Pengembangan Kawasan Perdesaan.
d.  Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi, khususnya pada 4 (empat) kabupaten yaitu di Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang, Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

2.  Pemerintah Desa diminta ikut mendukung Program Kartu Petani Berjaya.

3.  Program Perhutanan Sosial agar dimanfaatkan Pemerintah Desa dengan prinsip pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan sekaligus turut menjaga kelestarian hutan, serta dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan status, fungsi, dan pemanfaatan hutan.

4.  Dalam hal pengelolaan APBDesa agar merujuk pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, diantaranya:

a.  Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten agar dialokasikan dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

b.  Pemerintah Kabupaten agar melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan APBDesa.

5.  Memfasilitasi pembiayaan kader-kader ditingkat desa dalam menunjang pencapaian Sustainable Development Goals (SDG’s) Desa, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan desa.

“Pembangunan yang substantif adalah pembangunan yang dimulai dari desa. Akumulasi keberhasilan desa adalah keberhasilan kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Selanjutnya akumulasi keberhasilan provinsi itulah Indonesia. Ini adalah model pembangunan yang benar,” tegas Zaidirina menyampaikan pesan dari Arinal Djunaidi.

Ganjar Jationo Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMT Provinsi Lampung  menyampaikan bahwa Peserta kegiatan sebanyak 60 orang, dengan rincian: Pejabat Struktural Dinas PMDT Provinsi Lampung , Unsur OPD Provinsi Lampung , Kepala Dinas PMD Kabupaten se-Provinsi Lampung , Inspektur Kabupaten se-Provinsi Lampung , Konsultan Pendamping P3MD dan PID Provinsi Lampung , dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat P3MD se-Provinsi Lampung .

“Untuk mendapatkan hasil yang optimal, acara ini akan dilaksanakan selama tiga hari, yaitu tanggal 6 -8 Desember 2020 dengan narasumber Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT, Kepala Dinas PMDT Provinsi Lampung, Inspektorat Provinsi Lampung, dan    BPK Perwakilan Provinsi Lampung,” terang Ganjar.(Rilis/red/ris)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *